September 2, 2026
Menteri Keuangan RI Purbaya Yudhi Sadewa mengungkap adanya dugaan pengemplangan pajak yang melibatkan sejumlah perusahaan di sektor industri baja dan bahan bangunan.
Agustus 27, 2026
Pemerintah kembali menunda penerapan pemungutan PPh Pasal 22 bagi pedagang online di e-commerce. Kebijakan yang sebelumnya dijadwalkan mulai berlaku pada 1 Agustus 2026 tersebut ditunda karena pemerintah masih mempertimbangkan kondisi perekonomian dan daya beli masyarakat.
Agustus 24, 2026
Pemerintah menetapkan rancangan target penerimaan pajak dalam RAPBN 2027 sebesar Rp2.591,4 triliun. Angka tersebut mengalami peningkatan sekitar 12,1% dibandingkan target penerimaan pajak dalam APBN 2026 yang ditetapkan sebesar Rp2.357,7 triliun.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan bahwa target penerimaan pajak tersebut setara dengan 9,3% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Agustus 20, 2026
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memberikan sinyal bahwa pemerintah membuka kemungkinan untuk menerapkan pajak-pajak baru pada 2027. Namun, kebijakan tersebut tidak akan diterapkan secara terburu-buru dan masih akan mempertimbangkan kondisi perekonomian serta daya beli masyarakat.
Agustus 10, 2026
Pemungutan PPh Pasal 22 bagi pedagang yang berjualan melalui marketplace resmi ditunda.
Menteri Keuangan RI Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan bahwa implementasi pajak marketplace tidak akan mulai berjalan pada Agustus 2026 seperti yang sebelumnya direncanakan.
Agustus 5, 2026
Bank Dunia (World Bank) menilai bahwa Indonesia perlu mempertimbangkan penurunan batas omzet Pengusaha Kena Pajak (PKP) dari yang saat ini sebesar Rp4,8 miliar per tahun menjadi Rp500 juta per tahun.
Juli 30, 2026
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) resmi memperluas cakupan akses informasi keuangan yang dapat digunakan untuk kepentingan perpajakan. Kebijakan ini diatur dalam Surat Edaran Nomor SE-9/PJ/2026 yang memberikan kewenangan lebih luas kepada DJP untuk memperoleh data keuangan, tidak hanya dari lembaga jasa keuangan seperti perbankan, tetapi juga dari penyedia jasa aset kripto (crypto exchange) yang menjadi pelapor dalam Crypto Assets Reporting Framework (CARF).
Juli 27, 2026
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terus memperkuat pengawasan terhadap wajib pajak yang belum terdaftar melalui kebijakan yang diatur dalam Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-8/PJ/2026. Salah satu langkah yang dilakukan adalah penerbitan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) sebagai bagian dari proses ekstensifikasi perpajakan.
Juli 24, 2026
Pemerintah memastikan tidak akan menaikkan tarif pajak untuk mengejar target penerimaan negara tahun 2026 yang mencapai Rp2.357,7 triliun. Sebagai gantinya, strategi yang ditempuh adalah memperluas basis pajak dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
