Banyak masyarakat dan pelaku usaha kecil masih khawatir akan terbebani kewajiban Pajak Penghasilan (PPh) meskipun penghasilan mereka tergolong rendah atau pas-pasan
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) berwenang menerbitkan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) kepada wajib pajak yang belum terdaftar.
Pemerintah melalui Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) akan menetapkan pengemudi ojek online (ojol) sebagai pengusaha mikro transportasi online.
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan kembali memperluas daftar penyedia layanan digital luar negeri yang ditunjuk sebagai pemungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE)
Saat bisnis sedang berjalan normal, tiba-tiba muncul informasi bahwa kode KBLI yang digunakan pada Nomor Induk Berusaha (NIB) tidak lagi sesuai dengan kegiatan usaha yang dijalankan.
Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) berencana mulai menerapkan pemungutan pajak bagi pedagang yang berjualan melalui marketplace mulai Juli 2026.