Oktober 16, 2026
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menyatakan siap mencari sumber penerimaan pajak baru apabila pemerintah memutuskan untuk menaikkan batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) pada 2027.
Oktober 14, 2026
Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) 2027 mengusulkan perluasan kewenangan Menteri Keuangan dalam melakukan pemeriksaan dan audit penerimaan negara
Oktober 13, 2026
Bagi pelaku usaha yang berjualan melalui Shopee, Tokopedia, Blibli, atau Lazada, ada perubahan mekanisme pemungutan pajak yang perlu diperhatikan. Mulai 1 Oktober 2026, pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 melalui marketplace resmi mulai diberlakukan.
Oktober 9, 2026
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menerbitkan PER-12/PJ/2026 untuk memperbarui ketentuan sebelumnya, yaitu PER-11/PJ/2025.
Oktober 8, 2026
Mulai 25 September 2026, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memberlakukan sistem baru bernama Sistem Pemungutan Pajak atas Transaksi Digital Luar Negeri (SPP-TDLN).
Oktober 8, 2026
Kabar baik untuk tim finance dan pajak perusahaan. Direktorat Jenderal Pajak (DJP)
baru saja mengeluarkan aturan resmi PER-12/PJ/2026. Lewat aturan ini, urusan tanda
tangan bukti potong pajak di sistem Coretax jadi jauh lebih jelas dan fleksibel.
Oktober 7, 2026
Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto menyampaikan bahwa SP2DK tersebut telah disampaikan secara elektronik, baik melalui email wajib pajak maupun akun Coretax
Oktober 6, 2026
Pemerintah berencana menaikkan atau menyesuaikan batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) mulai tahun 2027.
Oktober 1, 2026
Tahukah Anda bahwa jasa yang diberikan di Indonesia tetapi dimanfaatkan di luar negeri dapat dikenakan PPN dengan tarif 0%?
