Oktober 7, 2026
Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto menyampaikan bahwa SP2DK tersebut telah disampaikan secara elektronik, baik melalui email wajib pajak maupun akun Coretax
September 23, 2026
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menegaskan bahwa tidak ada kuota atau batas tertentu dalam pencairan restitusi pajak.
Juli 31, 2025
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sedang merancang kebijakan penunjukan marketplace sebagai pemungut PPh Pasal 22 atas transaksi penjualan barang pada platform online.
Juli 23, 2025
Taxpayers Charter atau Piagam Wajib Pajak akan segera diluncurkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menandai langkah strategis dalam mempererat hubungan antara negara dan wajib pajak melalui kepastian hukum dan perlindungan hak.
Juli 23, 2025
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terus mendorong modernisasi sistem perpajakan nasional melalui digitalisasi menyeluruh. Salah satu upaya terbaru dilakukan dengan menerbitkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-8/PJ/2025 yang mulai berlaku pada 21 Mei 2025.
Februari 14, 2025
Dalam upaya meningkatkan efisiensi layanan perpajakan, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah meluncurkan Coretax, sebuah sistem digital terintegrasi yang bertujuan mempermudah wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan.Β
Oktober 23, 2024
Sri Mulyani menegaskan bahwa pemisahan DJP dan DJBC akan dibatalkan dalam pemerintahan Prabowo-Gibran
