Juli 22, 2026
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) kembali menunjukkan langkah strategis dalam memperkuat penerimaan negara. Sepanjang tahun 2026, DJP berhasil mengaktifkan kembali sebanyak 143.449 wajib pajak (WP) dormant atau wajib pajak yang sebelumnya tidak aktif. Langkah ini diproyeksikan mampu memberikan potensi tambahan penerimaan negara hingga sekitar Rp1,2 triliun.
Juli 20, 2026
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) resmi menjadikan Coretax sebagai sistem inti administrasi perpajakan mulai Juli 2026. Dengan implementasi ini, hampir seluruh proses administrasi perpajakan akan dilakukan melalui satu platform yang terintegrasi.
Juli 15, 2026
Pelemahan daya beli masyarakat menjadi salah satu tantangan utama bagi penerimaan pajak Indonesia pada tahun 2026. Menurunnya aktivitas konsumsi menyebabkan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) ikut mengalami perlambatan.
Juli 6, 2026
Pemerintah melalui Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) akan menetapkan pengemudi ojek online (ojol) sebagai pengusaha mikro transportasi online. Kebijakan ini menjadi langkah penting untuk memberikan pengakuan terhadap aktivitas ekonomi para pengemudi sekaligus memperluas akses mereka terhadap berbagai program pemberdayaan usaha.
Juli 6, 2026
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terus memperkuat sistem administrasi perpajakan melalui implementasi Coretax. Kini, sistem tersebut telah terhubung dengan berbagai sumber data eksternal, termasuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN), instansi pemerintah, hingga sektor perbankan.
Juni 29, 2026
DJP Tunjuk Strava dan Kling AI sebagai Pemungut PPN PMSE, Apa Dampaknya?
Juni 24, 2026
Ribetnya KBLI 2025: Kenapa Banyak Pelaku Usaha Mendadak Harus Cek Ulang Legalitas Bisnisnya?
Juni 22, 2026
Mulai Juli 2026, Jualan di Marketplace Bakal Dipotong Pajak? Ini Penjelasan DJP
Juni 2, 2026
PP 20 Tahun 2026 Resmi Berlaku: Pemerintah Persempit Penerima Fasilitas PPh Final UMKM 0,5%
