
DJP Perpanjang Batas Waktu Pelaporan SPT GloBE hingga 30 Juni 2027
November 11, 2026
Menkeu Pastikan Masyarakat Berpenghasilan hingga Rp54 Juta Tidak Bayar Pajak, Ini Penjelasannya
November 17, 2026Direktorat Jenderal Pajak (DJP) berwenang menerbitkan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) kepada wajib pajak yang belum terdaftar. Penerbitan surat ini merupakan bagian dari upaya pengawasan DJP untuk memastikan setiap wajib pajak telah memenuhi kewajiban perpajakannya sejak kewajiban tersebut mulai timbul.
Ketentuan tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 111 Tahun 2025. Melalui pengawasan ini, DJP dapat menelusuri pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak yang belum terdaftar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
Lalu, seperti apa isi SP2DK yang diterbitkan DJP kepada wajib pajak yang belum terdaftar?
Contoh format SP2DK dapat ditemukan dalam Lampiran huruf F PMK 111/2025. Secara umum, surat tersebut memuat kop resmi DJP serta informasi atau temuan perpajakan yang perlu diklarifikasi oleh wajib pajak.
Selain itu, SP2DK juga mencantumkan identitas petugas atau pejabat yang dapat dihubungi, mulai dari nama, jabatan, nomor telepon, hingga alamat email. Dengan demikian, wajib pajak dapat menghubungi petugas terkait untuk menyampaikan penjelasan maupun meminta informasi lebih lanjut mengenai data yang perlu diklarifikasi.
Terdapat Dua Lampiran dalam SP2DK
Selain surat utama, SP2DK juga dilengkapi dengan dua lampiran yang perlu diperhatikan oleh wajib pajak.
Lampiran pertama berisi tabel data dan/atau informasi yang perlu diklarifikasi. Data tersebut dapat mencakup berbagai aspek perpajakan, mulai dari penghasilan (income), biaya (cost), aset, utang (liability), hingga ekuitas (equity).
Sementara itu, lampiran kedua berisi contoh format surat tanggapan SP2DK yang dapat digunakan wajib pajak untuk memberikan jawaban kepada DJP. Format tersebut mencakup identitas kantor pajak, identitas wajib pajak, serta pernyataan mengenai kesediaan untuk memenuhi kewajiban perpajakan. Wajib pajak juga dapat menyertakan dokumen pendukung apabila diperlukan.
Wajib Pajak Tetap Harus Memberikan Tanggapan
Hal penting yang perlu diperhatikan, wajib pajak yang menerima SP2DK tetap harus memberikan tanggapan meskipun belum terdaftar. Tanggapan tersebut dapat berupa penjelasan atas data dan/atau informasi yang diminta DJP maupun pemenuhan kewajiban perpajakan yang sebelumnya belum dilakukan.
Di sisi lain, wajib pajak juga perlu mewaspadai kemungkinan adanya tindakan petugas yang menyimpang selama proses pengawasan. Salah satu contohnya adalah petugas yang meminta atau menerima uang, barang, maupun fasilitas dari wajib pajak.
Apabila menemukan tindakan tersebut, wajib pajak dapat menyampaikan pengaduan melalui kanal resmi yang disediakan pemerintah, yaitu:
- Kring Pajak: 1500200
- Telepon: (021) 52970777
- Email: pengaduan@pajak.go.id
- Website: https://pengaduan.pajak.go.id
- Website: https://wise.kemenkeu.go.id






