
Menkeu Pastikan Masyarakat Berpenghasilan hingga Rp54 Juta Tidak Bayar Pajak, Ini Penjelasannya
November 17, 2026Pemerintah mengenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas transaksi jual beli online atau Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE). Kebijakan ini bertujuan menciptakan perlakuan pajak yang setara antara perdagangan online dan toko konvensional.
Menteri Keuangan (Menkeu) Suahasil Nazara menjelaskan bahwa kebijakan tersebut diperlukan untuk menghindari perbedaan perlakuan pajak antara kedua jenis perdagangan. Ia memberikan contoh sederhana, yaitu pembelian tisu.
Menurut Suahasil, ketika seseorang membeli tisu di toko fisik, transaksi tersebut dikenakan PPN sebesar 11%. Namun, sebelum kebijakan ini berlaku, pembelian barang yang sama melalui toko online belum dikenakan PPN. Kondisi tersebut dinilai menimbulkan persaingan yang tidak seimbang antara pelaku usaha konvensional dan digital.
“Kalau Anda beli tisu ini di gerai yang konvensional, ini bayar PPN. Tapi kalau Anda beli tisu ini lewat online, tidak ada PPN-nya. Sehingga menjadi tidak level playing field,” ujar Suahasil dalam konferensi pers pada Jumat (13/11/2026).
Melalui kebijakan ini, pemerintah ingin memastikan bahwa transaksi perdagangan digital dan konvensional mendapatkan perlakuan pajak yang setara.
Direktur Jenderal Pajak, Bimo Wijayanti, juga menjelaskan bahwa ketentuan mengenai pemungutan PPh Pasal 22 PMSE diatur dalam PMK Nomor 37 Tahun 2026 dan mulai berlaku pada 1 Oktober 2026.
Dalam implementasinya, Direktorat Jenderal Pajak telah menunjuk empat marketplace sebagai pemungut pajak, yaitu Tokopedia, Shopee, Blibli, dan Lazada.
Adapun pelaksanaan program ini mulai dilaporkan pada November 2026. Jadwal yang disampaikan mencakup pembayaran pada 15 November dan pelaporan pada 20 November.
Dengan penerapan kebijakan tersebut, pemerintah berharap persaingan usaha antara pelaku perdagangan digital dan konvensional dapat berlangsung lebih adil. Dengan demikian, transaksi melalui platform e-commerce maupun toko fisik dapat memperoleh perlakuan perpajakan yang setara






