Agustus 10, 2026
Pemungutan PPh Pasal 22 bagi pedagang yang berjualan melalui marketplace resmi ditunda.
Menteri Keuangan RI Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan bahwa implementasi pajak marketplace tidak akan mulai berjalan pada Agustus 2026 seperti yang sebelumnya direncanakan.
Agustus 5, 2026
Bank Dunia (World Bank) menilai bahwa Indonesia perlu mempertimbangkan penurunan batas omzet Pengusaha Kena Pajak (PKP) dari yang saat ini sebesar Rp4,8 miliar per tahun menjadi Rp500 juta per tahun.
Juli 27, 2026
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terus memperkuat pengawasan terhadap wajib pajak yang belum terdaftar melalui kebijakan yang diatur dalam Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-8/PJ/2026. Salah satu langkah yang dilakukan adalah penerbitan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) sebagai bagian dari proses ekstensifikasi perpajakan.
Juli 24, 2026
Pemerintah memastikan tidak akan menaikkan tarif pajak untuk mengejar target penerimaan negara tahun 2026 yang mencapai Rp2.357,7 triliun. Sebagai gantinya, strategi yang ditempuh adalah memperluas basis pajak dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
Juli 22, 2026
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) kembali menunjukkan langkah strategis dalam memperkuat penerimaan negara. Sepanjang tahun 2026, DJP berhasil mengaktifkan kembali sebanyak 143.449 wajib pajak (WP) dormant atau wajib pajak yang sebelumnya tidak aktif. Langkah ini diproyeksikan mampu memberikan potensi tambahan penerimaan negara hingga sekitar Rp1,2 triliun.
Juli 20, 2026
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) resmi menjadikan Coretax sebagai sistem inti administrasi perpajakan mulai Juli 2026. Dengan implementasi ini, hampir seluruh proses administrasi perpajakan akan dilakukan melalui satu platform yang terintegrasi.
Juli 15, 2026
Pelemahan daya beli masyarakat menjadi salah satu tantangan utama bagi penerimaan pajak Indonesia pada tahun 2026. Menurunnya aktivitas konsumsi menyebabkan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) ikut mengalami perlambatan.
Juli 6, 2026
Pemerintah melalui Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) akan menetapkan pengemudi ojek online (ojol) sebagai pengusaha mikro transportasi online. Kebijakan ini menjadi langkah penting untuk memberikan pengakuan terhadap aktivitas ekonomi para pengemudi sekaligus memperluas akses mereka terhadap berbagai program pemberdayaan usaha.
Juli 6, 2026
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terus memperkuat sistem administrasi perpajakan melalui implementasi Coretax. Kini, sistem tersebut telah terhubung dengan berbagai sumber data eksternal, termasuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN), instansi pemerintah, hingga sektor perbankan.
