Pemerintah resmi menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20 Tahun 2026 yang mengubah ketentuan penerima fasilitas Pajak Penghasilan (PPh) Final UMKM dengan tarif 0,5%.
Dalam laporan Global Tax Expenditures Transparency Index (GTETI) 2026, Indonesia berhasil menempati peringkat #1 dunia sebagai negara paling transparan dalam pengelolaan insentif pajak.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkap adanya dugaan praktik manipulasi transfer pricing yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan dengan hubungan afiliasi, terutama pada sektor ekspor sumber daya alam (SDA) seperti CPO.
Penerimaan pajak Indonesia menunjukkan tren yang sangat positif di awal tahun 2026. Hingga akhir April 2026, pemerintah berhasil mengumpulkan penerimaan pajak sebesar Rp646,3 triliun atau sekitar 27,4% dari target APBN 2026 sebesar Rp2.357,7 triliun.
Sejak diberlakukannya aturan Global Anti-Base Erosion Rules (GloBE) atau pajak minimum global, perusahaan multinasional (PMN) kini tidak hanya wajib membayar top-up tax, tetapi juga memiliki kewajiban administrasi baru berupa penyampaian GloBE Income Return (GIR) kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP).
Di tengah derasnya pemberitaan soal pelemahan rupiah, muncul satu fenomena menarik yang jarang dibahas publik: penerimaan pajak justru mengalami lonjakan signifikan.
Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) tengah memfinalisasi aturan teknis baru terkait pemungutan pajak atas transaksi digital luar negeri yang digunakan di Indonesia.
Merujuk pada Pasal 94 ayat (2) PMK 81/2024, Tanggal Jatuh Tempo Penyetoran Pajak Bulanan
Pajak berikut harus disetorkan paling lambat tanggal 15 bulan setelah masa pajak berakhir.
berikut ini adalah perubahan ketentuan jatuh tempo penyetoran pajak