Menteri Keuangan RI Purbaya Yudhi Sadewa mengungkap adanya dugaan pengemplangan pajak yang melibatkan sejumlah perusahaan di sektor industri baja dan bahan bangunan.

Purbaya menyebut, Kementerian Keuangan telah mengantongi daftar 40 perusahaan baja yang akan diperiksa terkait dugaan ketidakpatuhan pajak. Dari daftar tersebut, baru satu perusahaan yang telah diperiksa.

Potensi Pajak yang Bocor Capai Rp4–5 Triliun

Berdasarkan hasil penelusuran Kementerian Keuangan, potensi pajak yang diduga bocor dari perusahaan-perusahaan tersebut diperkirakan mencapai Rp4 triliun hingga Rp5 triliun.

Potensi tersebut berasal dari perusahaan industri baja dan bahan bangunan yang dinilai tidak beroperasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Purbaya menegaskan bahwa persoalan tersebut akan menjadi salah satu hal yang diselesaikan untuk meningkatkan penerimaan negara sekaligus mendorong perusahaan nasional agar lebih kompetitif.

Dugaan Modus Berkaitan dengan Impor Bodong

Dalam penanganannya, terdapat sejumlah persoalan terkait kepatuhan Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), hingga Bea Masuk pada sektor tersebut.

Menurut Purbaya, persoalan ini belum dapat ditangani secara tuntas pada tahun ini karena proses penanganan di direktorat terkait dinilai masih berjalan lambat.

Ia juga mengungkap bahwa modus utama yang ditemukan berkaitan erat dengan praktik impor bodong.

Barang-barang hasil impor tersebut kemudian dapat diperdagangkan secara bebas di pasar dalam negeri. Purbaya menyebut jumlah barang yang terlibat sangat banyak sehingga praktik tersebut perlu mendapatkan penanganan yang lebih serius.

Pemerintah Siapkan Penanganan

Pemerintah berencana menyelesaikan persoalan tersebut agar penerimaan negara dapat meningkat dan industri nasional memiliki daya saing yang lebih baik.

Dengan adanya pemeriksaan terhadap perusahaan-perusahaan yang diduga tidak patuh, pemerintah diharapkan dapat mengoptimalkan penerimaan dari sektor pajak sekaligus menindak praktik yang merugikan negara.

Kesimpulan:
Kementerian Keuangan telah mengantongi daftar 40 perusahaan baja yang akan diperiksa. Potensi pajak yang diduga bocor diperkirakan mencapai Rp4–5 triliun, dengan salah satu modus yang disoroti adalah praktik impor bodong yang kemudian barangnya dijual bebas di pasar domestik.