September 16, 2026
Suahasil Nazara resmi menjalankan tugas sebagai Menteri Keuangan Republik Indonesia untuk melanjutkan masa Kabinet Merah Putih 2024β2029.
September 11, 2026
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa pemerintah tidak berencana mengadakan program tax amnesty atau pengampunan pajak pada 2027.
September 9, 2026
RUU Perampasan Aset tidak hanya menyasar kasus korupsi. Tindak pidana di bidang perpajakan juga masuk dalam 13 jenis tindak pidana yang menjadi sasaran aturan tersebut.
September 3, 2026
Pemerintah memperkirakan belanja perpajakan pada 2027 mencapai Rp632 triliun, meningkat sekitar 9,6% dibandingkan proyeksi 2026 sebesar Rp576,4 triliun.
September 2, 2026
Menteri Keuangan RI Purbaya Yudhi Sadewa mengungkap adanya dugaan pengemplangan pajak yang melibatkan sejumlah perusahaan di sektor industri baja dan bahan bangunan.
Agustus 27, 2026
Pemerintah kembali menunda penerapan pemungutan PPh Pasal 22 bagi pedagang online di e-commerce. Kebijakan yang sebelumnya dijadwalkan mulai berlaku pada 1 Agustus 2026 tersebut ditunda karena pemerintah masih mempertimbangkan kondisi perekonomian dan daya beli masyarakat.
Februari 12, 2026
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mencatat bahwa hingga 9 Februari 2026 pukul 08.00 WIB, jumlah wajib pajak yang telah menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan mencapai 1.822.185 wajib pajak.
Februari 12, 2026
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menargetkan kenaikan signifikan pada tax ratio (rasio pajak terhadap Produk Domestik Bruto/PDB) pada tahun 2026
Februari 12, 2026
Selama ini, pengawasan pajak identik dengan pengiriman surat, khususnya SP2DK (Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan).
