
Layanan AHU Diblokir karena Data Beneficial Owner Tidak Sesuai? Ini Syarat dan Mekanisme Pembukaannya!
November 10, 2026
WP Belum Terdaftar Bisa Dapat SP2DK dari DJP, Begini Isi Suratnya
November 16, 2026DJP memperpanjang batas waktu pelaporan SPT Pajak Minimum Global (GloBE) untuk tahun pertama penerapan hingga 30 Juni 2027. Simak ketentuan pembayaran, kriteria perusahaan, dan mekanisme penerapannya di Indonesia.
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memberikan tambahan waktu bagi perusahaan multinasional untuk menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Global Anti-Base Erosion (GloBE) atau Pajak Minimum Global (Global Minimum Tax/GMT) pada tahun pertama penerapannya di Indonesia.
Melalui kebijakan tersebut, batas waktu pelaporan SPT GloBE yang semula ditetapkan paling lambat 30 April 2027 kini diperpanjang hingga 30 Juni 2027. Sementara itu, batas waktu pembayaran pajak tetap ditetapkan paling lambat pada 31 Desember 2026.
Perpanjangan ini diberikan untuk memberikan kesempatan lebih luas kepada perusahaan multinasional dalam menyesuaikan diri dengan ketentuan Pajak Minimum Global yang mulai diterapkan di Indonesia.
Ketentuan Perpanjangan Diatur dalam PER-6/PJ/2026
Fungsional Pemeriksa Pajak Direktorat Perpajakan Internasional DJP, Ririn Wahyuni Nasrul, menjelaskan bahwa ketentuan perpanjangan tersebut tercantum dalam Pasal 11 ayat (2) PER-6/PJ/2026.
Ia menjelaskan bahwa tahun pengenaan GloBE 2025 akan dilaporkan melalui SPT GloBE Tahun Pajak GloBE 2026.
Dengan demikian, terdapat dua tenggat waktu yang perlu diperhatikan oleh perusahaan multinasional, yaitu:
- Pembayaran pajak: paling lambat 31 Desember 2026.
- Pelaporan SPT GloBE: paling lambat 30 Juni 2027 setelah mendapatkan perpanjangan dari jadwal semula 30 April 2027.
Perlu diperhatikan bahwa tambahan waktu tersebut berkaitan dengan pelaporan SPT GloBE untuk tahun pertama penerapan, sedangkan tenggat waktu pembayaran tetap berlaku pada tanggal yang telah ditentukan.
Siapa yang Wajib Mengikuti Aturan Pajak Minimum Global?
Ketentuan Pajak Minimum Global berlaku bagi perusahaan multinasional yang memiliki pendapatan konsolidasi tahunan sekurang-kurangnya €750 juta.
Kriteria tersebut harus terpenuhi dalam minimal dua dari empat tahun pajak sebelum aturan diberlakukan.
Melalui kebijakan ini, perusahaan multinasional diwajibkan membayar pajak dengan tarif efektif minimum sebesar 15% di setiap yurisdiksi tempat mereka beroperasi.
Apabila tarif pajak efektif yang dibayarkan di suatu negara berada di bawah 15%, perusahaan dapat dikenakan pajak tambahan atau top-up tax untuk memenuhi batas minimum yang telah ditetapkan.
Bagaimana Mekanisme Pajak Minimum Global Diterapkan?
Dalam penerapan Pajak Minimum Global, terdapat tiga mekanisme utama yang digunakan untuk memungut pajak tambahan, yaitu:
1. QDMTT (Qualified Domestic Minimum Top-up Tax)
QDMTT merupakan mekanisme pemungutan pajak tambahan oleh negara tempat perusahaan beroperasi. Melalui mekanisme ini, negara tersebut memiliki kesempatan untuk memungut kekurangan pajak terlebih dahulu dari perusahaan multinasional yang beroperasi di wilayahnya.
2. IIR (Income Inclusion Rule)
IIR merupakan mekanisme pengenaan pajak tambahan oleh negara tempat perusahaan induk berada apabila anak perusahaan dalam grup multinasional membayar pajak dengan tarif efektif di bawah 15%.
3. UTPR (Undertaxed Profits Rule)
UTPR merupakan mekanisme pengenaan pajak tambahan apabila kekurangan pajak belum dipungut melalui mekanisme lainnya.
Indonesia Telah Menerapkan Mekanisme QDMTT
Dalam penerapan Pajak Minimum Global, Indonesia telah menerapkan mekanisme QDMTT (Qualified Domestic Minimum Top-up Tax).
Dengan penerapan mekanisme tersebut, Indonesia memiliki hak untuk memungut kekurangan pajak dari perusahaan multinasional yang beroperasi di Indonesia terlebih dahulu, sebelum pajak tambahan tersebut berpotensi dipungut oleh negara lain melalui mekanisme yang berlaku.
Oleh karena itu, perusahaan multinasional yang memiliki entitas usaha di Indonesia perlu memperhatikan penerapan ketentuan QDMTT serta kewajiban pelaporan GloBE.
Perhatikan Tenggat Waktu Pelaporan SPT GloBE
Perpanjangan batas waktu pelaporan hingga 30 Juni 2027 memberikan tambahan kesempatan bagi perusahaan multinasional untuk mempersiapkan kewajiban administrasi perpajakannya pada tahun pertama penerapan Pajak Minimum Global.
Meskipun demikian, perusahaan tetap perlu memperhatikan batas waktu pembayaran pajak pada 31 Desember 2026 dan memastikan kesiapan data serta informasi yang diperlukan untuk pelaporan SPT GloBE.
Pemahaman terhadap mekanisme QDMTT, IIR, dan UTPR juga menjadi bagian penting agar perusahaan dapat menyesuaikan diri dengan penerapan Pajak Minimum Global di Indonesia.






