
PMK 71/2026 Berlaku: 3 Sanksi Pajak Ini Tidak Bisa Dimintakan Keringanan
November 3, 2026
Layanan AHU Diblokir karena Data Beneficial Owner Tidak Sesuai? Ini Syarat dan Mekanisme Pembukaannya!
November 10, 2026Beredarnya isu di tengah masyarakat yang menyebutkan bahwa setiap pembayaran menggunakan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) akan dikenakan pungutan pajak tambahan sempat menimbulkan kekhawatiran bagi konsumen maupun pelaku usaha. Menanggapi kabar tersebut, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memberikan klarifikasi tegas seiring dengan berlakunya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2026 (PMK 49/2026) yang mengatur tentang Sistem Pemungutan Pajak atas Transaksi Digital Luar Negeri (SPP-TDLN).
Melalui penegasan resmi tersebut, otoritas pajak memastikan bahwa layanan transaksi QRIS di dalam negeri sama sekali tidak menjadi objek pajak baru di bawah skema SPP-TDLN. Artikel ini akan mengupas tuntas mekanisme pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dalam sistem SPP-TDLN serta fakta sebenarnya mengenai perlakuan pajak atas transaksi menggunakan QRIS.
Penegasan Aturan dalam PMK 49/2026
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menegaskan bahwa penerapan SPP-TDLN yang diatur melalui PMK 49/2026 bukanlah jenis pungutan pajak baru, melainkan mekanisme pemungutan PPN atas pemanfaatan transaksi digital luar negeri oleh konsumen di Indonesia.
Ketentuan yang telah resmi berlaku sejak 25 September 2026 ini memiliki batasan objek pajak yang sangat spesifik dan tidak mengatur pemajakan khusus atas penggunaan metode pembayaran QRIS. Dengan demikian, penggunaan QRIS sebagai kanal pembayaran ritel sehari-hari di dalam negeri tidak serta-merta memicu pemungutan PPN melalui skema SPP-TDLN.
3 Fakta Utama Terkait Pajak Transaksi QRIS dan Skema SPP-TDLN
Berdasarkan klarifikasi resmi DJP dan ketentuan dalam PMK 49/2026, terdapat 3 (tiga) poin krusial yang wajib dipahami oleh pelaku usaha (merchant) maupun masyarakat luas:
1. Layanan Transaksi QRIS Bukan Objek PPN dalam Sistem SPP-TDLN DJP menegaskan bahwa layanan transaksi menggunakan QRIS tidak termasuk dalam bagian objek Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dipungut melalui SPP-TDLN. Sistem SPP-TDLN dirancang khusus sebagai mekanisme administrasi pemungutan PPN atas konsumsi produk dan layanan digital lintas negara, bukan pajak atas instrumen atau metode pembayaran QRIS itu sendiri.
2. Objek Pajak SPP-TDLN Hanya Menyasar Produk dan Jasa Digital Luar Negeri Dalam skema SPP-TDLN yang berlaku sejak 25 September 2026, objek yang dikenakan PPN dibatasi secara tegas pada Barang Kena Pajak (BKP) Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP) yang berasal dari luar negeri dan dimanfaatkan oleh konsumen di dalam negeri. Pungutan ini hanya berlaku apabila terdapat pemanfaatan produk atau layanan digital lintas batas negara.
3. Transaksi QRIS di Dalam Negeri Tidak Otomatis Dikenakan PPN SPP-TDLN Apabila masyarakat menggunakan metode pembayaran QRIS untuk bertransaksi di dalam negeri—seperti membeli kopi di gerai lokal atau berbelanja di pusat perbelanjaan (mal)—transaksi tersebut tidak termasuk ke dalam skema pemungutan PPN melalui SPP-TDLN. PMK 49/2026 sama sekali tidak membebankan pajak baru atas penggunaan QRIS dalam aktivitas jual beli domestik.
Langkah Bijak Menghadapi Dinamika Regulasi Pajak Digital
Berlakunya PMK 49/2026 dan implementasi sistem SPP-TDLN menjadi pengingat penting bagi pelaku usaha maupun wajib pajak untuk selalu memverifikasi informasi perpajakan langsung dari regulasi resmi. Pemahaman yang tepat mengenai perbedaan antara pemajakan atas transaksi produk digital luar negeri dan transaksi pembayaran domestik sangatlah krusial agar operasional bisnis serta kepatuhan pajak perusahaan tetap berjalan optimal tanpa kesalahpahaman.
Jika Anda atau perusahaan Anda sedang menghadapi kendala kepatuhan pajak terkait transaksi digital, membutuhkan kajian atas penerapan PMK 49/2026, atau memerlukan pendampingan hukum dan perpajakan, ADYASTA Consulting siap membantu Anda. Dengan pengalaman lebih dari 15 tahun dan dukungan Konsultan Pajak Bersertifikat serta Pengacara profesional, kami siap memberikan solusi hukum dan perpajakan yang tepat bagi bisnis Anda






