
Memahami PMK 44/2026: DJP Tegaskan Hak Siapa Pun untuk Menjadi Kuasa Wajib Pajak
Oktober 21, 2026
Pemerintah Siapkan 9 Insentif Ekonomi untuk 2027, Mulai dari PPh Pasal 21 DTP hingga Rencana Kenaikan PTKP
Oktober 28, 2026Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang terlambat membuat faktur pajak, tidak membuat faktur pajak, atau membuat faktur pajak yang tidak lengkap kini memiliki kesempatan untuk mendapatkan pengurangan sanksi administratif. Kebijakan ini diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-239/PJ/2026.
Sebelumnya, berdasarkan Pasal 14 ayat (4) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), sanksi denda yang dikenakan adalah sebesar 1% dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP). Melalui kebijakan ini, sanksi tersebut dapat dikurangi hingga 90% atau 75%, sepanjang wajib pajak memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.
Lantas, bagaimana mekanisme pengurangan denda ini, apa saja persyaratannya, dan kapan permohonan harus diajukan?
1. Bagaimana Ketentuan Pengurangan Denda Faktur Pajak?
Besarnya pengurangan sanksi administratif bergantung pada waktu dan jumlah pembayaran yang dilakukan oleh wajib pajak. Artinya, wajib pajak perlu memperhatikan ketentuan pembayaran yang berlaku agar dapat memanfaatkan fasilitas pengurangan sanksi sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan.
Namun, pengurangan sanksi ini tidak diberikan secara otomatis. Wajib pajak tetap harus mengajukan permohonan dan memenuhi ketentuan administratif yang berlaku.
2. Contoh Perhitungan Pengurangan Sanksi
Sebagai ilustrasi, PT ABC menerima Surat Tagihan Pajak (STP) dengan nilai denda sebesar Rp100 juta akibat keterlambatan penerbitan faktur pajak.
Apabila PT ABC memenuhi persyaratan untuk memperoleh pengurangan sanksi, jumlah denda yang harus dibayarkan dapat berkurang secara signifikan, bergantung pada skema pengurangan yang berlaku.
Sebagai gambaran matematis, apabila pengurangan sebesar 90% diterapkan, sisa denda menjadi Rp10 juta. Sementara itu, apabila pengurangan sebesar 75% diterapkan, sisa denda menjadi Rp25 juta.
Perhitungan tersebut merupakan ilustrasi berdasarkan persentase pengurangan. Penerapan aktual tetap bergantung pada ketentuan, persyaratan, dan jadwal pembayaran yang berlaku berdasarkan KEP-239/PJ/2026.
3. Apa Saja Syarat untuk Mendapatkan Pengurangan Denda?
Untuk memperoleh pengurangan sanksi administratif, wajib pajak harus memenuhi sejumlah persyaratan berikut:
- Tidak sedang mengajukan gugatan atau upaya hukum lainnya terkait sanksi yang dimohonkan untuk dikurangi atau dihapus.
- Apabila sebelumnya telah mengajukan gugatan atau upaya hukum, permohonan tersebut harus sudah dicabut.
- Menyampaikan surat pernyataan bermeterai yang menyatakan bahwa sanksi timbul karena kekhilafan, bukan karena kesalahan wajib pajak.
- Sanksi yang dimohonkan pengurangan atau penghapusannya belum dibayar atau dilunasi.
Selain persyaratan tersebut, wajib pajak juga harus memenuhi ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 118 Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 71 Tahun 2026.
Karena itu, sebelum mengajukan permohonan, PKP perlu memastikan bahwa seluruh persyaratan administratif telah dipenuhi.
4. Kapan Batas Waktu Pengajuan Permohonan?
Berdasarkan informasi dalam KEP-239/PJ/2026, permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi kepada Direktur Jenderal Pajak harus diajukan paling lambat 1 Oktober 2028.
Meski demikian, wajib pajak perlu memahami bahwa batas akhir pengajuan permohonan berbeda dengan batas waktu pembayaran untuk memperoleh pengurangan sebesar 90% atau 75%.
Dengan demikian, PKP tidak cukup hanya memperhatikan tenggat pengajuan permohonan. Jadwal pembayaran dan persyaratan untuk mendapatkan persentase pengurangan tertentu juga perlu diperiksa agar kesempatan memperoleh keringanan tidak terlewatkan.
Kesimpulan
KEP-239/PJ/2026 memberikan kesempatan bagi Pengusaha Kena Pajak untuk mengurangi beban sanksi administratif akibat keterlambatan membuat faktur pajak, tidak membuat faktur pajak, atau membuat faktur pajak yang tidak lengkap.
Pengurangan denda hingga 90% atau 75% dapat membantu meringankan kewajiban wajib pajak. Namun, fasilitas ini tidak otomatis diberikan kepada seluruh PKP. Wajib pajak harus memenuhi persyaratan administrasi, memperhatikan ketentuan pembayaran, serta mengajukan permohonan sesuai dengan tenggat yang berlaku.
Jangan sampai kehilangan kesempatan memperoleh keringanan sanksi hanya karena kurang memahami ketentuannya. Pastikan status sanksi dan kelengkapan dokumen diperiksa sebelum mengajukan permohonan.
Untuk memahami penerapan ketentuan ini terhadap kondisi perpajakan bisnis Anda, konsultasikan kebutuhan perpajakan perusahaan bersama ADYASTA Consulting.






