
Pemerintah Siapkan 9 Insentif Ekonomi untuk 2027, Mulai dari PPh Pasal 21 DTP hingga Rencana Kenaikan PTKP
Oktober 28, 2026
Transaksi Menggunakan QRIS Kena Pajak Begini Penjelasan DJP
November 6, 2026Banyak wajib pajak berasumsi bahwa seluruh denda administrasi perpajakan dapat diajukan permohonan keringanan atau penghapusan kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Namun, seiring berlakunya regulasi terbaru melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71 Tahun 2026 (PMK 71/2026), terdapat batasan tegas yang wajib dipahami oleh setiap pelaku usaha maupun wajib pajak orang pribadi.
Melalui aturan yang memperbarui PMK 118/2024 ini, pemerintah secara spesifik mengecualikan beberapa jenis sanksi administrasi dari fasilitas pengurangan maupun penghapusan. Di sisi lain, denda administratif umum seperti keterlambatan penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) atau keterlambatan pembayaran pajak tetap memiliki peluang untuk diajukan keringanan. Artikel ini akan mengupas tuntas daftar sanksi yang tidak dapat dikurangi beserta ketentuan jenis denda yang masih bisa dimohonkan penghapusannya.
Pembaruan Aturan dalam PMK 71/2026
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) resmi memperbarui pedoman mengenai pengurangan dan penghapusan sanksi administrasi perpajakan dengan menerbitkan PMK 71/2026 sebagai perubahan atas PMK 118/2024.
Poin krusial dalam pembaruan ini tertuang pada Pasal 21A huruf b PMK 118/2024 setelah diperbarui melalui PMK 71/2026, yang menegaskan bahwa tidak semua denda pajak dapat diajukan permohonan pengurangan atau penghapusan. Batasan ini secara khusus menyasar sanksi administrasi yang timbul dari hasil upaya hukum perpajakan, sementara sanksi yang timbul akibat kekhilafan wajib pajak atau bukan karena kesalahannya tetap dapat diajukan pengurangan atau penghapusan selama persyaratan terpenuhi.
3 Jenis Sanksi Administrasi Pajak yang Tidak Bisa Dikurangi atau Dihapus
Berdasarkan ketentuan Pasal 21A huruf b PMK 118/2024 sebagaimana telah diubah dengan PMK 71/2026, terdapat 3 (tiga) jenis sanksi administrasi yang tidak dapat dimintakan keringanan maupun penghapusan melalui mekanisme Pasal 36 ayat (1) huruf a Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP):
1. Denda karena Keberatan Pajak Ditolak atau Hanya Dikabulkan Sebagian Apabila wajib pajak mengajukan keberatan pajak, namun DJP memutuskan untuk menolak atau hanya menerima sebagian dari pengajuan keberatan tersebut, wajib pajak dapat dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 30%. Denda dari hasil keputusan keberatan ini bersifat mengikat dan tidak bisa dimintakan pengurangan maupun penghapusan.
2. Denda karena Permohonan Banding Ditolak atau Hanya Dikabulkan Sebagian Ketika sengketa berlanjut ke Pengadilan Pajak dan putusan banding menyatakan permohonan wajib pajak ditolak atau hanya dikabulkan sebagian, wajib pajak dapat dikenakan denda sebesar 60%. Sama seperti tahap keberatan, sanksi denda dari putusan banding ini tertutup dari fasilitas pengurangan atau penghapusan sanksi.
3. Denda karena Hasil Peninjauan Kembali (PK) Menambah Jumlah Pajak yang Harus Dibayar Apabila putusan atas upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah, wajib pajak dapat dikenakan sanksi denda sebesar 60%. Sanksi administrasi yang timbul dari putusan PK ini juga dikecualikan dari mekanisme permohonan keringanan maupun penghapusan sanksi di DJP.
Langkah Bijak Menghadapi Sanksi dan Sengketa Pajak
Berlakunya PMK 71/2026 menjadi pengingat penting bagi wajib pajak bahwa sanksi dari upaya hukum seperti keberatan, banding, hingga peninjauan kembali memiliki konsekuensi finansial yang tidak dapat dimintakan keringanan melalui Pasal 36 ayat (1) huruf a UU KUP. Kendati demikian, bagi wajib pajak yang terkena denda administratif seperti terlambat menyampaikan SPT atau terlambat membayar pajak akibat kekhilafan atau bukan karena kesalahannya, pengajuan pengurangan atau penghapusan sanksi kepada DJP masih tetap terbuka selama memenuhi persyaratan yang berlaku.
Jika Anda atau perusahaan Anda sedang menghadapi kendala kepatuhan pajak, ingin mengajukan permohonan pengurangan sanksi administrasi, atau membutuhkan pendampingan dalam sengketa perpajakan, ADYASTA Consulting siap membantu Anda. Dengan pengalaman lebih dari 15 tahun dan dukungan Konsultan Pajak Bersertifikat serta Pengacara profesional, kami siap memberikan solusi hukum dan perpajakan yang tepat bagi bisnis Anda.






