Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa Pemerintah Indonesia tidak akan menaikkan Pajak Penghasilan (PPh) karyawan atau PPh Pasal 21, meskipun terdapat rekomendasi dari Dana Moneter Internasional (IMF) untuk menjaga defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap berada di bawah 3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).

Menurut Menkeu, hingga saat ini defisit APBN Indonesia masih berada dalam batas aman, sehingga belum ada urgensi untuk menaikkan tarif pajak karyawan. Pemerintah memilih untuk menjaga stabilitas ekonomi dan daya beli masyarakat, terutama sebelum kondisi ekonomi nasional benar-benar kuat dan berkelanjutan.

“Selama ini defisit kita tidak menyentuh 3 persen. Usulan IMF itu secara teori bagus, tetapi sebelum ekonomi kita kuat, kami tidak akan mengubah tarif pajak,” ujar Purbaya di Kompleks Parlemen.

Fokus Pemerintah: Perluasan Basis Pajak dan Penutupan Kebocoran

Alih-alih menaikkan tarif PPh 21, pemerintah saat ini lebih memprioritaskan strategi ekstensifikasi pajak, yaitu dengan memperluas basis wajib pajak serta menutup berbagai potensi kebocoran penerimaan negara. Langkah ini dinilai lebih adil dan berkelanjutan dibandingkan membebani karyawan dengan kenaikan tarif pajak.

Selain itu, pemerintah juga menekankan pentingnya mendorong pertumbuhan ekonomi agar penerimaan pajak meningkat secara alami seiring meningkatnya aktivitas usaha dan konsumsi masyarakat.

“Yang kami pastikan adalah ekonomi tumbuh lebih cepat. Jika ekonomi tumbuh, penerimaan pajak ikut meningkat dan defisit 3 persen dapat dihindari secara otomatis,” tambahnya.

Rekomendasi IMF dalam Perspektif Jangka Panjang

Dalam kajian fiskal jangka panjangnya, IMF memang menyarankan agar Indonesia mempertimbangkan kenaikan bertahap pajak karyawan sebagai salah satu sumber pembiayaan untuk memperkuat investasi publik dan mendukung agenda pembangunan nasional menuju Visi Indonesia Emas 2045. Namun demikian, pemerintah menegaskan bahwa kebijakan fiskal nasional akan tetap disesuaikan dengan kondisi ekonomi domestik, dengan mempertimbangkan stabilitas, pertumbuhan, serta perlindungan terhadap daya beli masyarakat.