Pemerintah resmi menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20 Tahun 2026 yang mengubah ketentuan penerima fasilitas Pajak Penghasilan (PPh) Final UMKM dengan tarif 0,5%. Melalui aturan terbaru ini, pemerintah mempersempit kelompok wajib pajak yang dapat memanfaatkan fasilitas tersebut agar lebih tepat sasaran.

Apa yang Berubah?

Sebelum berlakunya PP 20 Tahun 2026, fasilitas PPh Final 0,5% dapat dimanfaatkan oleh berbagai bentuk usaha dengan omzet maksimal Rp4,8 miliar per tahun, antara lain:

• Wajib Pajak Orang Pribadi
• Koperasi
• CV
• Firma
• Perseroan Terbatas (PT)
• Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Namun setelah perubahan aturan ini, penerima fasilitas PPh Final 0,5% dibatasi hanya untuk:

• Wajib Pajak Orang Pribadi
• PT Perorangan yang didirikan oleh satu orang
• Koperasi

dengan omzet tetap maksimal Rp4,8 miliar per tahun.

Siapa yang Tidak Lagi Berhak Menggunakan Fasilitas Baru?

Berdasarkan PP 20 Tahun 2026, beberapa bentuk badan usaha tidak lagi dapat menjadi penerima baru fasilitas PPh Final UMKM 0,5%, yaitu:

• CV
• Firma
• PT (selain PT Perorangan)
• BUMDes

Perubahan ini menjadi perhatian penting bagi pelaku usaha yang selama ini mengandalkan skema PPh Final UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Bagaimana dengan Wajib Pajak yang Sudah Menggunakan Tarif 0,5%?

Pemerintah memberikan masa transisi bagi wajib pajak yang saat ini masih memanfaatkan tarif PPh Final 0,5%.

CV, Firma, PT, dan BUMDes yang telah menggunakan fasilitas tersebut sebelum berlakunya aturan baru tetap dapat melanjutkan penggunaan tarif 0,5% hingga jangka waktu fasilitas yang sebelumnya diberikan berakhir.

Dengan demikian, perubahan ini tidak serta-merta menghentikan fasilitas yang sedang berjalan, melainkan berlaku untuk penerima fasilitas baru sesuai ketentuan terbaru.

Profesi Bebas Tidak Dapat Menggunakan Skema PPh Final UMKM

PP 20 Tahun 2026 juga menegaskan bahwa profesi bebas tidak dapat memanfaatkan skema PPh Final UMKM 0,5%.

Beberapa profesi yang termasuk dalam kategori ini antara lain:

• Dokter
• Konsultan
• Pengacara
• Akuntan
• Notaris
• Influencer
• Agen Asuransi
• Profesi sejenis lainnya

Ketentuan ini memperjelas batasan antara pelaku usaha UMKM yang berhak mendapatkan fasilitas dan profesi bebas yang memiliki perlakuan perpajakan tersendiri.

Mengapa Aturan Ini Diubah?

Pemerintah menyampaikan bahwa perubahan kebijakan ini dilakukan dengan beberapa tujuan utama, yaitu:

1. Agar fasilitas perpajakan lebih tepat sasaran.
2. Mencegah penyalahgunaan fasilitas UMKM.
3. Mendorong praktik bisnis yang lebih sehat dan berkelanjutan.

Kesimpulan

PP Nomor 20 Tahun 2026 membawa perubahan signifikan terhadap penerima fasilitas PPh Final UMKM 0,5%. Jika sebelumnya fasilitas ini dapat dimanfaatkan oleh berbagai bentuk badan usaha, kini hanya Wajib Pajak Orang Pribadi, PT Perorangan, dan Koperasi yang memenuhi syarat untuk memperoleh fasilitas baru tersebut. Bagi pelaku usaha, penting untuk segera meninjau kembali status badan usaha dan skema perpajakan yang digunakan agar tetap sesuai dengan ketentuan terbaru. Perencanaan pajak yang tepat akan membantu bisnis tetap patuh sekaligus mengoptimalkan manfaat yang tersedia.