Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) 2027 mengusulkan perluasan kewenangan Menteri Keuangan dalam melakukan pemeriksaan dan audit penerimaan negara, termasuk pemeriksaan khusus terhadap pengajuan restitusi pajak atau pengembalian kelebihan pembayaran pajak.

Ketentuan tersebut tercantum dalam Pasal 37 RUU APBN 2027, yang telah disepakati dalam pembahasan tingkat I oleh DPR, pemerintah, dan Bank Indonesia pada 24 September 2026.

Apa Itu Audit Khusus Restitusi Pajak?

Restitusi pajak merupakan proses pengembalian kelebihan pembayaran pajak kepada wajib pajak sesuai ketentuan yang berlaku. Melalui ketentuan yang diusulkan dalam RUU APBN 2027, Menteri Keuangan nantinya dapat melakukan pemeriksaan atau audit khusus terhadap proses restitusi tersebut.

Artinya, pengajuan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dapat menjadi objek pemeriksaan khusus sesuai mekanisme yang akan diatur lebih lanjut.

Pemeriksaan Bersama atau Joint Audit Juga Diatur

Selain pemeriksaan khusus restitusi pajak, RUU APBN 2027 juga memuat ketentuan mengenai joint audit atau pemeriksaan bersama sebagai bagian dari upaya meningkatkan kepatuhan pajak.

Kebijakan ini merupakan bagian dari program kerja sama antarlembaga yang mencakup beberapa kegiatan, antara lain:

• Analisis bersama.
• Penagihan bersama.
• Investigasi bersama.
• Pertukaran informasi intelijen.

Melalui kerja sama tersebut, koordinasi antarlembaga menjadi salah satu bagian dari upaya pengawasan dan peningkatan kepatuhan terhadap penerimaan negara.

Apakah Aturan Ini Sudah Berlaku?

Penting untuk diperhatikan bahwa ketentuan mengenai audit khusus restitusi pajak tersebut masih tercantum dalam RUU APBN 2027. Tata cara pemeriksaan khusus dan proses restitusi nantinya akan diatur lebih lanjut melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK).

Sebagai pembanding, UU APBN 2026 belum secara spesifik mencantumkan kewenangan pemeriksaan atau audit khusus terhadap proses restitusi pajak sebagaimana direncanakan dalam RUU APBN 2027.

Oleh karena itu, perusahaan perlu mengikuti perkembangan pembahasan dan aturan pelaksanaannya sebelum mengambil kesimpulan mengenai penerapan ketentuan tersebut.

Apa yang Perlu Dipersiapkan Wajib Pajak?

Bagi perusahaan yang berencana mengajukan restitusi pajak, persiapan administrasi dan dokumentasi menjadi hal yang penting. Pastikan seluruh dokumen pendukung, pencatatan transaksi, serta perhitungan pajak tersusun secara rapi dan dapat dipertanggungjawabkan.

Persiapan tersebut dapat membantu perusahaan menghadapi proses pemeriksaan apabila dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.

Jangan menunggu hingga pengajuan restitusi dilakukan untuk mulai memeriksa kelengkapan dokumen perpajakan perusahaan. Evaluasi administrasi pajak secara berkala dapat menjadi langkah preventif untuk meminimalkan risiko kesalahan dan mempersiapkan perusahaan menghadapi perubahan regulasi.

Kesimpulan

RUU APBN 2027 mengusulkan kewenangan pemeriksaan atau audit khusus terhadap restitusi pajak serta mekanisme joint audit sebagai bagian dari upaya meningkatkan kepatuhan pajak dan pengawasan penerimaan negara.

Meski ketentuan tersebut masih dalam tahap rancangan, perusahaan sebaiknya mulai memastikan dokumen dan perhitungan pajaknya tersusun dengan baik, terutama apabila berencana mengajukan pengembalian kelebihan pembayaran pajak.

ADYASTA  siap membantu perusahaan memahami perkembangan regulasi perpajakan dan mempersiapkan administrasi pajak secara lebih tertib sesuai ketentuan yang berlaku.

Kunjungi www.adyasta.com untuk mengetahui lebih lanjut mengenai layanan konsultasi pajak dan bisnis kami.