
Transaksi Menggunakan QRIS Kena Pajak Begini Penjelasan DJP
November 6, 2026
DJP Perpanjang Batas Waktu Pelaporan SPT GloBE hingga 30 Juni 2027
November 11, 2026Pemblokiran layanan korporasi pada sistem Administrasi Hukum Umum (AHU) dapat terjadi apabila terdapat ketidaksesuaian informasi mengenai Beneficial Owner (BO) atau pemilik manfaat. Kondisi ini tentu dapat menghambat perusahaan dalam mengakses layanan administrasi korporasi yang tersedia pada sistem AHU.
Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) Kementerian Hukum menegaskan bahwa pembukaan blokir akibat ketidaksesuaian data pemilik manfaat tidak dapat dilakukan secara otomatis. Terdapat tahapan pembaruan data, pengiriman dokumen pendukung, serta proses pemeriksaan dan verifikasi yang harus dilalui terlebih dahulu.
Lantas, apa saja persyaratan dan bagaimana mekanisme pengajuan pembukaan blokir layanan AHU?
1. Perbarui Data Beneficial Owner melalui Notaris
Langkah pertama yang harus dilakukan adalah memperbarui atau menginput kembali informasi pemilik manfaat ke dalam sistem AHU melalui notaris.
Data yang dilaporkan harus sesuai dengan kondisi sebenarnya. Salah satu aspek penting yang menjadi perhatian dalam proses pemeriksaan adalah identitas pemilik manfaat yang dilaporkan harus berupa orang perseorangan, bukan badan usaha atau korporasi.
Setelah pembaruan data dilakukan, notaris dapat melanjutkan proses pengajuan pembukaan blokir dengan mengirimkan dokumen pendukung kepada Ditjen AHU.
2. Siapkan Dokumen Persyaratan Pembukaan Blokir
Notaris wajib mengirimkan dokumen pendukung sebagai bagian dari proses pengajuan pembukaan blokir layanan AHU.
Adapun dokumen yang perlu disiapkan meliputi:
- Surat Pernyataan
- Surat Kuasa
- Bukti Lapor
Seluruh dokumen tersebut harus dikirimkan melalui email resmi Ditjen AHU, yaitu:
Pengiriman dokumen masih dilakukan melalui email karena sistem AHU saat ini belum menyediakan fitur pengunggahan dokumen secara langsung.
Perlu diperhatikan bahwa dokumen hanya akan diproses apabila dikirimkan ke alamat email tersebut. Pengiriman melalui alamat email lama, seperti followup.bo maupun cs@ahu.go.id, tidak akan diproses.
3. Menunggu Pemeriksaan dan Verifikasi oleh Ditjen AHU
Setelah dokumen diterima, tim teknis Ditjen AHU akan melakukan pemeriksaan secara manual untuk memastikan kelengkapan dan kebenaran dokumen yang disampaikan.
Pemeriksaan ini juga mencakup kesesuaian informasi pemilik manfaat yang telah dilaporkan dalam sistem AHU.
Proses verifikasi membutuhkan waktu karena jumlah dokumen yang diterima cukup banyak. Ditjen AHU menyebutkan bahwa tim teknis menerima dan memproses sekitar 200 email setiap hari dari berbagai jenis korporasi, mulai dari Perseroan Terbatas (PT), yayasan, hingga perkumpulan.
Dengan demikian, pengiriman dokumen yang lengkap dan benar tidak serta-merta membuat layanan korporasi langsung dapat diakses kembali. Notaris tetap harus menunggu hingga proses pemeriksaan dan verifikasi oleh tim teknis selesai dilakukan.
4. Mengapa Pelaporan Beneficial Owner Menjadi Penting?
Kewajiban pelaporan pemilik manfaat diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018.
Berdasarkan Pasal 18 ayat (1), setiap korporasi wajib menyampaikan informasi mengenai pemilik manfaat yang benar kepada instansi berwenang, disertai surat pernyataan mengenai kebenaran informasi tersebut.
Ketidaksesuaian informasi pemilik manfaat dapat berakibat pada pemblokiran akses layanan AHU. Oleh karena itu, korporasi perlu memastikan bahwa data yang disampaikan telah diperbarui dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Kesimpulan
Pemblokiran layanan AHU akibat ketidaksesuaian data Beneficial Owner tidak dapat diselesaikan hanya dengan mengirimkan permohonan pembukaan blokir. Notaris perlu terlebih dahulu memperbarui data pemilik manfaat, menyiapkan dokumen persyaratan, dan mengirimkannya ke alamat email resmi Ditjen AHU untuk selanjutnya melalui proses pemeriksaan manual.
Ketepatan data dan kelengkapan dokumen menjadi bagian penting dalam proses tersebut. Korporasi juga perlu memahami bahwa pembukaan blokir membutuhkan waktu karena harus menunggu penyelesaian verifikasi oleh tim teknis Ditjen AHU.Pastikan informasi Beneficial Owner perusahaan Anda telah dilaporkan dengan benar untuk menghindari kendala akses layanan administrasi korporasi.






