Pemerintah melalui Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan akan segera menerbitkan aturan baru terkait Pajak Penghasilan (PPh) Final untuk UMKM pada semester I tahun 2026.

Aturan ini merupakan revisi dari PP 55 Tahun 2022 yang saat ini masih dalam tahap finalisasi. Setelah proses selesai, regulasi tersebut akan ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto.

Ketentuan dalam Aturan Saat Ini

Dalam regulasi yang berlaku saat ini, UMKM dikenakan tarif PPh Final sebesar 0,5% dari omzet. Namun, tarif ini memiliki batas waktu penggunaan, yaitu:

• Wajib Pajak Orang Pribadi: maksimal 7 tahun
• Badan usaha (CV, firma, koperasi, dll): maksimal 4 tahun
• Perseroan Terbatas (PT): maksimal 3 tahun

Contoh:
Wajib pajak orang pribadi yang terdaftar sejak atau sebelum 2018 hanya dapat menggunakan tarif 0,5% hingga tahun 2024.

Permasalahan yang Terjadi

Saat ini, muncul ketidaksesuaian antara praktik dan regulasi:

• Sebagian UMKM masih menggunakan tarif 0,5%
• Namun, masa berlaku dalam aturan lama sudah habis
• Revisi regulasi belum resmi diterbitkan

Hal ini menimbulkan ketidakpastian bagi pelaku UMKM dalam menjalankan kewajiban perpajakan mereka.

Rencana Perubahan Aturan

Melalui revisi terbaru, pemerintah berencana untuk:

• Menghapus batas waktu penggunaan tarif 0,5%
• Memberlakukan kebijakan ini untuk:
  • Wajib pajak orang pribadi
  • Badan usaha perorangan

Dengan perubahan ini, UMKM dapat menggunakan tarif PPh Final 0,5% dalam jangka waktu yang lebih panjang tanpa batasan tertentu.

Progres Revisi Regulasi

Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengungkapkan bahwa proses revisi sempat mengalami pengulangan, sehingga membutuhkan waktu lebih lama dari yang direncanakan.

Kesimpulan

• Revisi aturan PPh Final UMKM sedang dalam tahap finalisasi
• Tarif 0,5% kemungkinan akan berlaku lebih lama
• Kebijakan ini bertujuan untuk mendukung keberlangsungan dan meringankan beban pajak UMKM

Penutup

Pelaku UMKM disarankan untuk terus memantau perkembangan regulasi terbaru agar dapat menyesuaikan strategi bisnis dan kepatuhan pajaknya secara tepat.

Jika Anda membutuhkan bantuan dalam perhitungan atau pelaporan pajak UMKM, pastikan untuk berkonsultasi dengan ahli pajak atau menggunakan layanan profesional agar tetap sesuai dengan ketentuan yang berlaku.