Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa pemerintah tidak berencana mengadakan program tax amnesty atau pengampunan pajak pada 2027.
Alih-alih kembali memberikan pengampunan pajak, pemerintah memilih untuk fokus membenahi sistem perpajakan agar penerimaan pajak ke depan dapat berjalan lebih optimal.
Pemerintah Pilih Perbaikan Sistem Pajak
Purbaya menyampaikan bahwa selama dirinya menjabat sebagai Menteri Keuangan, tidak ada rencana untuk kembali menggelar tax amnesty.
Salah satu pertimbangannya adalah adanya risiko bagi pegawai pajak. Setelah program tax amnesty berakhir, data perpajakan peserta masih dapat diperiksa. Apabila terdapat data yang tidak jelas atau sulit diverifikasi, pegawai pajak yang melakukan pemeriksaan berpotensi menghadapi persoalan hukum.
Karena itu, pemerintah menilai bahwa memperbaiki sistem pemungutan pajak menjadi langkah yang lebih tepat dibandingkan kembali membuka program tax amnesty.
Beberapa fokus perbaikan yang disebutkan meliputi:
- Meningkatkan kinerja pegawai pajak
- Membenahi sistem administrasi perpajakan
- Memperkuat pengawasan
- Meningkatkan kepatuhan wajib pajak
Apa Itu Tax Amnesty?
Tax amnesty merupakan program yang memberikan penghapusan pajak yang seharusnya dibayar, termasuk penghapusan sanksi administrasi dan pidana di bidang perpajakan, dengan syarat wajib pajak mengungkapkan hartanya dan membayar uang tebusan.
Di Indonesia, program pengampunan pajak telah dilakukan sebanyak dua kali, yaitu:
1. Tax Amnesty Jilid I – 2016
Program pengampunan pajak pertama dilaksanakan pada 2016.
2. Program Pengungkapan Sukarela (PPS) – 2022
Program pengungkapan aset secara sukarela kembali dilaksanakan pada 2022.
Fokus Pemerintah pada 2027
Dengan tidak adanya rencana tax amnesty pada 2027, pemerintah akan lebih mengutamakan perbaikan sistem perpajakan dan peningkatan kepatuhan wajib pajak.
Langkah ini diarahkan agar sistem pemungutan pajak menjadi lebih baik dan penerimaan negara dapat meningkat secara optimal tanpa harus kembali mengandalkan program pengampunan pajak.
Kesimpulan
Tidak ada rencana tax amnesty pada 2027.
Pemerintah memilih untuk memperkuat fondasi sistem perpajakan melalui peningkatan kinerja pegawai pajak, pembenahan administrasi, pengawasan yang lebih kuat, serta peningkatan kepatuhan wajib pajak.
Bagi wajib pajak, hal ini menjadi pengingat bahwa kepatuhan dan administrasi perpajakan yang baik semakin penting untuk diperhatikan.